SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memulai agenda kerja awal tahun 2026 dengan meninjau langsung pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tengah hingga pedalaman. Kunjungan kerja tersebut berlangsung selama tiga hari, 6-8 Januari 2026, dengan rute Samarinda, Kota Bangun, Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga Bongan.
Agenda ini difokuskan untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang berperan penting dalam konektivitas antardaerah.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan, pembangunan di wilayah pedalaman memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi biaya. Namun demikian, keberadaan infrastruktur dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan akses layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur seperti jalan dan jembatan memang membutuhkan biaya besar, tetapi menjadi akses utama yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kaltim. Jika konektivitas kuat, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujarnya.
Pada kunjungan tersebut, rombongan turut melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kaltim serta sejumlah kepala perangkat daerah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan, peninjauan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan puluhan kendaraan operasional guna memastikan seluruh agenda berjalan efektif.
Rangkaian kegiatan dimulai di Kutai Barat dengan peninjauan rekonstruksi jalan Simpang Tiga Kota Bangun-Kota Bangun, Jembatan ATJ, serta peresmian Jalan Tering-Ujoh Bilang. Selain itu, dilakukan pula penanaman pohon buah endemik sebagai bagian dari komitmen lingkungan.
Agenda kemudian berlanjut ke Mahakam Ulu dengan sejumlah kegiatan, antara lain penyerahan ambulans terapung, bantuan fasilitas pariwisata di Desa Batu Majang, serta bantuan alat transportasi dan alat berat. Rombongan juga meninjau peningkatan jalan, fasilitas kesehatan, hingga program penanganan stunting.
Pada hari terakhir, peninjauan difokuskan di Kutai Barat, meliputi perbaikan ruas jalan Asa–Juaq Asa, pengembangan jaringan air bersih, serta peninjauan fasilitas pendidikan dan rencana pembangunan rumah sakit di Bongan. Pemerintah juga mengecek sejumlah titik rawan kerusakan jalan dan jembatan sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan infrastruktur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai kunjungan lapangan ini penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Melalui agenda tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedalaman secara merata guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (yud)
