SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, HM Darlis Pattalongi, mengajak masyarakat berperan aktif mengawal kebijakan tata ruang agar pembangunan di Kalimantan Timur berlangsung secara berkelanjutan dan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Ajakan tersebut disampaikan Darlis saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 bertema “Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah” di Jalan Niaga RT 20, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Samarinda, Sabtu (27/6/26).
Menurut Darlis, tata ruang memiliki peran strategis sebagai landasan pembangunan daerah, bukan sekadar mengatur pemanfaatan lahan. Di tengah pesatnya pembangunan Kalimantan Timur.
“Tata ruang bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat juga harus ikut mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai aturan, tidak merusak lingkungan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Darlis.
Ia menilai partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan maupun kepentingan masyarakat luas.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Prof. Elviandri, menekankan pentingnya kebijakan tata ruang yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan hak generasi mendatang.
“Jangan sampai pembangunan hari ini justru mengorbankan hak generasi yang akan datang,” katanya.
Sementara itu, motivator Selamat Said menyampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya.
Kegiatan yang dimoderatori Kamarsam tersebut berlangsung interaktif. Warga yang hadir menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi terkait penataan ruang serta pembangunan di kawasan Palaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. (*/red)
