SAMARINDA – Polemik rencana pengadaan mobil dinas bernilai Rp8,5 miliar di Kalimantan Timur kembali mengemuka setelah mendapat sorotan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Kritik tersebut memicu perhatian publik, terutama karena menyangkut penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.
Presiden menyinggung penggunaan kendaraan dinas mewah kepala daerah, dengan membandingkannya dengan kendaraan operasional presiden yang dinilai lebih sederhana. Ia mencontohkan penggunaan kendaraan taktis Maung, produksi dalam negeri, dengan harga sekitar Rp1 miliar, sebagai bentuk efisiensi anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan, kebijakan pengembalian kendaraan dinas sebenarnya telah dilakukan sebelum polemik kembali mencuat di tingkat nasional.
“Secara administratif, kendaraan itu sudah kami kembalikan sejak awal Maret. Prosesnya rampung pada 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/26).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, bukan semata karena adanya kritik dari pusat.
“Kami mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang cukup luas, serta melihat kondisi yang ada. Karena itu, kendaraan yang sebelumnya direncanakan untuk operasional pembangunan akhirnya dikembalikan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari masyarakat. Semua kritik dan saran kami dengarkan dengan terbuka,” tambahnya.
Dirinya memastikan anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas akan dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial.
“Harapannya, anggaran tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan layanan dasar,” ujarnya.
Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari, Rudy mengaku kini menggunakan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi. Ia bahkan menyebut kerap mengemudi sendiri saat turun ke lapangan agar melihat langsung kondisi masyarakat.
“Saya memilih membawa kendaraan sendiri agar bisa lebih leluasa melihat situasi di lapangan dan mengetahui apa saja yang perlu dibenahi,” katanya.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kebijakan yang sempat menuai polemik. Ia juga mengajak seluruh pihak agar bersama-sama mengawal pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kami mohon maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Mari kita kawal bersama pembangunan Kaltim ke depan,” tutupnya. (yud)
