SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah bergerak cepat dalam menyiapkan program-program prioritas di awal masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2030. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan tim percepatan yang akan mendukung implementasi program 100 hari kerja.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan percepatan pekerjaan melalui tim percepatan gubernur dan wakil gubernur. Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam mendorong program-program pembangunan berjalan lebih efektif sejak awal masa kepemimpinan.
“Tim transisi akan segera dilantik. Untuk jumlah personelnya masih dalam proses penyesuaian. Kalau pada periode sebelumnya jumlahnya sekitar 30 orang, maka untuk periode ini bisa saja sama atau mungkin sedikit lebih sedikit,” ujar Seno Aji usai melaksanakan salat subuh berjamaah di Samarinda, Senin (11/3/25).
Saat ini, kata Seno, sudah terbentuk formasi awal tim transisi sebanyak tujuh orang. Namun ia memastikan jumlah tersebut akan bertambah seiring kebutuhan percepatan pembangunan dan pelaksanaan program strategis di berbagai sektor.
“Formasi awal ini baru sekitar tujuh orang. Nanti akan ditambah lagi supaya tim ini bisa bekerja optimal, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menjalankan program-program unggulan gubernur dan wakil gubernur,” terangnya.
Seno juga menegaskan, keberadaan tim transisi sangat penting untuk menjembatani rencana kerja dengan realisasi lapangan. Ia berharap tim tersebut dapat bekerja secara profesional, cepat, dan terukur demi tercapainya target-target pembangunan yang telah dirancang dalam visi-misi kepala daerah.
“Ini bagian dari komitmen kami agar perubahan bisa langsung dirasakan masyarakat. Maka dari itu, percepatan ini harus dimulai sejak awal,” tambahnya.
Program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025–2030 diproyeksikan akan mencakup berbagai sektor, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. (yud)
