SAMARINDA – Dalam upaya mengatasi tantangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat strategi terpadu melalui sinergi lintas sektor. Komitmen ini diwujudkan dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,33 persen atau setara 9.730 jiwa dalam satu tahun terakhir, sehingga angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat 5,78 persen atau 221.340 jiwa.
Sebagai panduan strategis, Pemprov Kaltim telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang berbasis data dan analisis mendalam.
“Melalui RPKD, kami ingin memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat tepat sasaran, efektif, dan terukur,” ungkap Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/24).
Pendekatan yang diadopsi mengacu pada strategi nasional dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yang mencakup penekanan pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan, dan optimalisasi penanganan di kantong-kantong kemiskinan.
Dalam rapat tersebut, Dirinya juga menekankan pentingnya peran data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memahami sebaran kemiskinan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara spesifik.
“Kami perlu mendekat dengan BPS agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyatakan, rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota akan digelar pada pertengahan Desember 2024. Forum ini akan menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah terpadu dalam menanggulangi kemiskinan.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, tantangan terbesar masih ada di Samarinda dengan angka kemiskinan mencapai 44.524 jiwa, sementara Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi di tingkat kabupaten dengan 57.459 jiwa.
Dengan langkah kolaboratif ini, Pemprov Kaltim berharap dapat mencapai target nasional eliminasi kemiskinan ekstrem pada akhir 2024, menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi percontohan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (adv/dinsos kaltim)
Penulis: Reza Pratama Putra
Editor: Yudi Adi Prabowo
