DALAM beberapa hari terakhir, ruang digital di Kalimantan Timur bergerak cepat. Timeline media sosial disesaki oleh pro-kontra pengadaan mobil dinas Gubernur seharga 8,5 miliar rupiah. Angka memang itu besar; dan sangat mudah menjadi simbol. Dan dalam politik persepsi, simbol sering kali lebih kuat daripada penjelasan.
Ketika Gubernur menyebut pembelian itu sebagai bagian dari “menjaga muruah Kaltim”, pernyataan tersebut segera memantik reaksi. Di tengah kondisi jalan yang belum seluruhnya mulus, di tengah kebutuhan masyarakat yang masih berlapis, kata tersebut terasa sangat sensitif. Publik menafsirkan melalui jendela keadilan: apakah kemewahan pantas didahulukan?
Lantas, sebuah video beredar luas: mobil mewah berplat KT 1 melintasi jalanan rusak. Suatu visualisasi yang kontras, yang efektif membangun opini. Padahal, seperti diberitakan luas, tidak banyak yang mengetahui bahwa mobil mewah tersebut adalah milik pribadi Gubernur Kaltim. Namun dalam lanskap media sosial, klarifikasi seringkali berjalan lebih lambat daripada amarah. Di sinilah demokrasi diuji.
Di tengah akselerasi teknologi informasi dan komunikasi, kritik publik memperoleh saluran artikulasi dan ini menjadi sebuah keniscayaan. Kritik adalah mekanisme kontrol yang sehat. Tetapi keadilan dalam menilai juga menuntut kita melihat gambaran yang utuh, bukan sekadar satu adegan yang ditayangkan berulang-ulang.
Diketahui bahwa Gubernur Kaltim adalah sosok yang terbuka dan tidak alergi terhadap kritik. Dalam berbagai kesempatan, ia menerima masukan secara langsung. Pernyataan tentang “menjaga muruah” itu pun disampaikan secara spontan dalam situasi dialog, bukan sebagai pernyataan resmi yang didesain dengan perhitungan komunikasi yang matang. Inilah pelajaran pentingnya: bahwa dalam era digital, spontanitas seorang pemimpin bisa memiliki resonansi yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan.
Namun di balik riuh polemik itu, ada berbagai jejak kebijakan yang tak kalah penting untuk dicatat. Misalnya di bidang sosial-keagamaan, Pemprov Kaltim telah memberangkatkan 211 marbot dari seluruh kabupaten/kota untuk menunaikan ibadah umrah. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya angka-administratif. Tetapi bagi para penjaga masjid, itu adalah penghargaan yang menyentuh martabat. Kebijakan ini bukan sekadar perjalanan ibadah; ia adalah pengakuan bahwa pengabdian di level akar rumput juga layak dihormati.
Di sektor infrastruktur, Jembatan Nibung di Kutai Timur yang selama 13 tahun terbengkalai akhirnya kembali dibangun dan difungsikan. Selama lebih dari satu dekade, ia menjadi simbol stagnasi pembangunan. Kini ia menjelma menjadi simbol penyelesaian. Jembatan bukan hanya soal beton dan baja. Ia adalah akses ekonomi, jalur distribusi hasil pertanian, koneksi menuju sekolah dan layanan kesehatan. Dengan kata lain, Jembatan Nibung adalah penghubung harapan.
Lebih jauh lagi, setelah delapan dekade Indonesia merdeka, konektivitas darat yang memadai antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu akhirnya berhasil diwujudkan di masa kepemimpinan Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur Seno Aji. Menghubungkan dua wilayah yang lama identik dengan keterisolasian bukanlah pekerjaan sederhana. Ia membutuhkan konsistensi anggaran, keteguhan kebijakan, dan keberanian politik.
Bagi masyarakat pedalaman, jalan yang terhubung bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah pembuka akses logistik, penekan biaya transportasi, percepatan layanan kesehatan, dan pembuka peluang pendidikan. Dalam perspektif pembangunan, konektivitas adalah fondasi pemerataan. Dan fondasi memang jarang terlihat megah, tetapi tanpanya bangunan tak akan berdiri.
Di bidang pendidikan, arah kebijakan juga menunjukkan akselerasi. Program Gratispol Pendidikan pada tahun 2025 (meski Gubernur dan Wakil Gubernur mulai bekerja di pertengahan tahun anggaran berjalan), telah menjangkau 24 ribu mahasiswa. Dan pada tahun 2026, program ini akan mencakup 158.981 mahasiswa dengan total anggaran 1,38 triliun rupiah.
Sebagai pembanding historis, Program Beasiswa Kaltim Tuntas Pemprov Kaltim selama periode 2019–2023 telah menyalurkan Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa. Perbandingan ini dikemukakan tentu bukan untuk menegasikan capaian masa lalu, melainkan untuk menunjukkan adanya lompatan kuantitatif dalam investasi sumber daya manusia. Jika konsisten dijalankan, dampaknya tidak hanya terasa lima tahun, tetapi bisa menentukan wajah generasi satu atau dua dekade ke depan.
Semua capaian itu tentu tidak sekonyong-konyong menghapus polemik di atas. Meski demikin, kritik tetap relevan, terutama dalam hal sensitivitas komunikasi publik. Pernyataan spontan tentang “muruah” menjadi pelajaran bahwa bahasa pemimpin harus selalu mempertimbangkan psikologi sosial masyarakat. Sebab dalam era digital, satu kalimat dapat mengaburkan ratusan halaman kerja.
Namun publik yang adil juga perlu memberi ruang bagi proporsionalitas. Kepemimpinan tidak bisa direduksi menjadi satu keputusan atau satu frasa. Ia adalah akumulasi arah kebijakan dan konsistensi dalam implementasi yang memberi dampak nyata di lapangan.
Maka, mobil dinas 8,5 miliar adalah fakta administratif yang bisa diperdebatkan dari sudut prioritas dan timing. Tetapi jembatan yang tersambung, wilayah yang terhubung, dan mahasiswa yang terbantu juga adalah fakta. Pertanyaannya kemudian bukan hanya “berapa harga kendaraan itu?”, melainkan “apa arah pembangunan yang sedang dituju?”
Dalam politik modern, persepsi memang penting. Tetapi sejarah biasanya mencatat lebih dari sekadar persepsi. Ia mencatat apakah akses pendidikan meluas, apakah wilayah terisolasi tersambung, apakah proyek mangkrak diselesaikan, dan apakah kebijakan berpihak pada masa depan generasi muda.
Polemik ini mungkin akan mereda seiring datangnya isu baru. Namun momentum refleksi yang ditinggalkannya seharusnya tidak hilang. Bagi pemerintah, ini pengingat bahwa empati komunikasi sama pentingnya dengan ketepatan kebijakan. Dan bagi masyarakat, ini pengingat tentang pentingnya keadilan dalam memberikan penilaian secara obyektif. Barangkali itu! (*)
