SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengingatkan pemerintah pusat mengenai urgensi penanganan deforestasi yang terus meningkat di wilayahnya. Kerusakan hutan yang makin meluas dinilai membawa dampak langsung berupa meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren mengkhawatirkan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut tekanan terhadap kawasan hutan telah berada di level kritis akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang terus berlangsung. Padahal, hutan Kaltim selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia yang memiliki peran penting menjaga kestabilan iklim.
“Kerusakan hutan yang terus terjadi sudah memberikan dampak nyata kepada masyarakat, terutama melalui bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi,” ujarnya, Senin (8/12/25).
Pemprov Kaltim, kata Seno, terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar memperketat pengawasan pada kawasan hutan. Pemantauan lapangan dilakukan secara berkala agar mendeteksi potensi kerusakan baru. Selain itu, langkah mitigasi disiapkan agar menekan laju deforestasi yang semakin tak terkendali.
“Langkah tersebut sekaligus dibarengi dengan upaya menghilangkan praktik pembalakan kayu ilegal yang disebut masih marak terjadi di sejumlah wilayah,” tambahnya.
Menurutnya, deforestasi bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah berubah menjadi persoalan keselamatan masyarakat. Intensitas banjir dan longsor yang meningkat tiap tahun menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan makin melemah. Untuk itu, ia menilai diperlukan intervensi lebih konkret dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Kaltim meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.
Pemprov berharap kerja sama yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah mampu meredam laju kerusakan hutan sekaligus mengurangi ancaman bencana di masa mendatang. (yud)
