SAMARINDA – Harapan ratusan tenaga honorer di Kalimantan Timur agar menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Rudy Mas’ud pupus sudah. Meski telah menunggu sejak pagi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kamis (14/8/25).
Mereka hanya ditemui perwakilan pejabat daerah, bukan orang nomor satu di provinsi ini.
Para peserta aksi yang tergabung pada Aliansi Honorer Non-Database R3 dan R4 termasuk tenaga Bakti Rimbawan Dinas Kehutanan, tenaga pengamanan, sopir, dan tenaga kebersihan mengaku kecewa. Mereka sudah menunggu dengan harapan besar agar Gubernur mendengar aspirasi terkait tenggat waktu pendataan ulang tenaga honorer Kementerian PAN-RB yang akan berakhir 20 Agustus 2025.
Koordinator Non-Database R4 Provinsi Kaltim dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Muhammad Rizky Pratama, menegaskan pihaknya meminta formasi khusus bagi mereka yang belum terakomodir.
“Ambang batas dari Menpan-RB itu mulai tanggal 1–20 Agustus. Sekarang tinggal dua hari lagi, apalagi tanggal 17 Agustus itu libur nasional. Kapan lagi mendata kami yang belum terakomodir ini. Kami minta segera audiensi dengan Pak Gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, tuntutan mereka jelas pengangkatan menjadi PPPK sesuai komitmen Gubernur saat rapat dengan Komisi II DPR RI pada April 2025.
“Kami minta janji itu ditepati, kami duduk baik-baik, kami datang dengan Assalamualaikum. Tidak pernah anarkis, kami hanya meminta pembukaan formasi bagi kami-kami yang belum terakomodir,” tegasnya.
Kekecewaan semakin terasa ketika, sekitar pukul 14.35 WITA, perwakilan massa hanya diterima Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ismiati. Ia menjelaskan Gubernur Rudy Mas’ud tengah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BPD Kaltimtara yang telah dijadwalkan sebulan sebelumnya.
“Pak Gubernur Bapak Rudy mengutus saya untuk menerima aspirasi Bapak/Ibu. Kita akan komunikasikan masalah ini secara baik agar dapat menemukan solusi sebelum tenggat yang ada,” kata Ismiati.
Namun bagi para pendemo, alasan tersebut sulit menghapus rasa kecewa. Mereka mengaku rela menunggu sejak pagi, bahkan ada yang datang dari luar kota, namun tak kunjung berkesempatan berbicara dengan Gubernur. Terlebih, agenda RUPS yang dihadiri Gubernur disebut berlangsung tak jauh dari lokasi aksi.
“Kalau lewat 20 Agustus tanpa kebijakan, kami habis kesempatan. Kami minta Pak Gubernur berpihak kepada kami, apalagi masa pengabdian kami ada yang sampai puluhan tahun,” ujar Bayu Guritno, satpam Sekretariat DPRD Kaltim yang sudah mengabdi 20 tahun.
Bagi honorer, dua hari ke depan akan menjadi penentuan nasib mereka antara diakomodir menjadi PPPK atau kehilangan kesempatan yang sudah mereka perjuangkan bertahun-tahun. (yud)
