SAMARINDA – Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) meminta keterlibatan lebih besar dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selama ini, penyaluran bantuan dinilai kurang efektif karena tidak melibatkan Dinsos dalam proses verifikasi penerima manfaat.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa kebijakan penyaluran bantuan melalui pihak ketiga seperti PT Pos dan Bank BRI telah diterapkan sejak lama oleh Kementerian Sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk memangkas birokrasi, namun berdampak pada kurangnya validasi data penerima bantuan di lapangan.
“Kebijakan menteri sebelumnya adalah memotong birokrasi. Tapi masalahnya, Dinsos tidak bisa memantau apakah bantuan diterima oleh orang yang layak atau tidak,” ujar Andi Muhammad Ishak, Senin (18/11).
Ia menyoroti bahwa data penerima bantuan yang digunakan oleh pihak ketiga berasal langsung dari pusat tanpa verifikasi ulang di daerah. Hal ini sering kali menyebabkan bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“PT Pos dan Bank BRI hanya melihat jumlah yang harus disalurkan berdasarkan data. Mereka tidak memverifikasi ulang keadaan penerima di lapangan,” jelasnya.
Andi menegaskan, jika Dinsos dilibatkan dalam proses penyaluran, pihaknya siap melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima agar bantuan tepat sasaran.
“Kami akan bekerja maksimal untuk memverifikasi data kembali jika dilibatkan. Tujuannya agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Dengan keterlibatan Dinsos, Andi berharap penyaluran PKH dan BPNT di Kaltim dapat berjalan lebih efektif dan membantu masyarakat miskin secara tepat guna. (adv/dinsos kaltim)
