SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur diperkirakan akan menyebabkan peningkatan signifikan jumlah penduduk di wilayah ini. Lonjakan migrasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu kesulitan lapangan kerja yang berujung pada permasalahan sosial, termasuk kemiskinan.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim, Saprudin Saida Panda, menyatakan bahwa perpindahan penduduk ke Kaltim, khususnya ke wilayah sekitar IKN, merupakan konsekuensi yang wajar.
“Itu wajar dengan adanya IKN, pasti banyak yang datang ke Kaltim, terutama yang ingin mencari kerja. Pasti berdampak di daerah penyangga,” ujarnya
Dinas Sosial Kaltim telah menyiapkan strategi untuk mencegah lonjakan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut.
“Untuk mengantisipasi itu, untuk orang terlantar, kita sudah rumuskan langkah-langkah antisipasinya,” terangnya.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan terhadap individu yang hidup di jalanan. Pendataan ini bertujuan agar dapat diberikan solusi.
“Kalau ada orang terlantar, kita akan data. Apabila mereka berasal dari perusahaan, kita akan hubungi tempat bekerjanya. Kalau dia gelandangan, kita pulangkan ke daerah asal,” tambahnya.
Dirinya menegaskan, Dinsos Kaltim akan terus berupaya mengantisipasi dampak sosial dari peningkatan jumlah penduduk yang datang akibat pemindahan IKN.
“Masalah IKN sudah kami pikirkan. Kami telah menyusun langkah-langkah agar permasalahan sosial yang mungkin muncul dapat diatasi,” tutupnya. (adv/dinsos kaltim)
Penulis: Reza Pratama Putra
Editor: Yudi Adi Prabowo
