SAMARINDA – Kedua calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji dan Hadi Mulyadi, menyatakan komitmen mereka untuk melindungi masyarakat adat dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mereka. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Kebudayaan yang digelar oleh PWNU Kaltim dan Kemendikbud RI, Kamis (5/9/2024), di Gedung Serbaguna Rektorat Universitas Mulawarman.
Seno Aji menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat. Menurutnya, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk melindungi dan melestarikan budaya serta hak-hak mereka.
“Jika saya mendapat amanah dari rakyat Kaltim, maka saya berjanji akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melestarikan masyarakat adat. Ada Undang-Undang yang mengatur tentang masyarakat adat, dan itu harus kita tegakkan,” kata Seno di hadapan media.
Ia juga menekankan pentingnya aturan yang mengikat para pengusaha untuk melindungi masyarakat adat saat membuka lahan. “Harus ada regulasi yang mewajibkan pengusaha menjaga masyarakat adat, ini harus menjadi kewajiban tertulis bagi para investor,” tambahnya.
Seno menutup pembicaraan dengan menegaskan bahwa perlu ada Undang-Undang yang lebih spesifik terkait perlindungan masyarakat adat, serta menyinggung pentingnya hubungan baik antara dirinya dan rival politiknya, Hadi Mulyadi.
Sementara itu, Hadi Mulyadi, yang juga merupakan calon Wakil Gubernur petahana, mengungkapkan bahwa masalah masyarakat adat menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan. Ia menilai acara dialog ini sebagai platform yang tepat untuk mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya budaya dan masyarakat adat.
“Masyarakat adat adalah bagian dari budaya yang harus kita jaga. Kami bersama Isran Noor sudah mulai menjalankan perlindungan bagi mereka, tapi memang masih ada yang belum tuntas. Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya,” ujar Hadi.
Saat ditanya soal masyarakat adat terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Hadi menyebut bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. “IKN adalah tanggung jawab pusat, dan seingat saya, ide Pak Jokowi adalah untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang terencana dan menjadikan IKN sebagai smart city,” jelas Hadi.
Kedua calon ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menjawab isu-isu terkait masyarakat adat, sebuah langkah penting dalam pemeliharaan budaya dan lingkungan di Kalimantan Timur. (*)
