SAMARINDA – Anomali gerakan mahasiswa Unmul dipertontonkan disebuah acara resmi di lantai 4, Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Selasa (31/3). Dinamika internal mahasiswa mewarnai jalannya dialog publik evaluasi satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Mulawarman.
Sejumlah pengurus BEM KM Universitas Mulawarman tiba-tiba masuk ke arena diskusi dan menggelar aksi “kartu merah” di tengah forum yang sedang berlangsung. Aksi tersebut sontak menyita perhatian peserta dan memunculkan kesan adanya tarik-menarik panggung publikasi antarorgan internal mahasiswa.
Di tengah situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, tetap menunjukkan sikap tenang. Ia merespons aksi itu dengan senyuman dan memilih melihatnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi kampus.
“Oh ya, tadi itu kan kita undangannya di BEM FISIP ya. Kemudian ada teman-teman BEM KM masuk memberikan kartu merah. Saya tidak tahu kartu merah untuk siapa dan berapa kartu merahnya kita tidak tahu,” ujar Seno Aji kepada awak media usai kegiatan.
Menurutnya, perbedaan ekspresi di kalangan mahasiswa adalah hal yang wajar, selama tetap berada dalam koridor dialog yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memposisikan mahasiswa sebagai lawan, melainkan mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Tapi tidak apa-apa, itu adalah bagian dari aspirasi mahasiswa. Saya pikir itu juga perlu kita tampung karena bagaimanapun juga mahasiswa adalah sumber daya manusia kita ke depan yang akan menggantikan kita. Jadi semuanya kita rangkul,” tambahnya.
Jawaban Konkret: Call Center Gratispol
Tak hanya merespons situasi forum, Seno juga langsung menjawab salah satu kegelisahan utama mahasiswa terkait akses informasi program unggulan pemerintah, khususnya pendidikan gratis atau Gratispol.
Ia mengakui masih adanya kesenjangan informasi yang membuat mahasiswa kesulitan mendapatkan data valid. Untuk itu, pemerintah akan menghadirkan layanan call center satu pintu.
“Ada beberapa mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan informasi valid tentang program pendidikan gratis ini. Maka, kami akan buatkan satu call center supaya nantinya hanya ada satu nomor yang dihubungi dengan beberapa operator yang siap membantu,” jelasnya.
Langkah ini, kata Seno, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin masa depan generasi muda di Kalimantan Timur.
“Kami ingin dari hati yang paling dalam, masa depan anak-anak kita terjamin, kuliahnya bisa terbayarkan oleh negara dalam hal ini pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Jemput Bola ke 52 Kampus
Lebih jauh, Seno juga mengungkapkan strategi lanjutan pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi miskomunikasi dengan kalangan mahasiswa. Melalui Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUPP), pemerintah akan turun langsung ke kampus-kampus.
Sebanyak 52 perguruan tinggi di Kalimantan Timur menjadi target agenda jemput bola tersebut.
“Asosiasi ke-52 kampus kita mulai lagi. Kita akan bekerja sama dengan para rektor dan nanti tim TGUPP akan berjalan ke kampus-kampus,” ungkapnya.
Soroti Miskomunikasi Internal
Terkait aksi kartu merah yang terjadi di tengah forum, Seno menilai ada persoalan komunikasi internal di kalangan mahasiswa. Ia menyayangkan momentum dialog tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk berdiskusi bersama.
“Harusnya tadi BEM KM langsung di situ (bergabung), karena informasinya mereka mau gabung dengan BEM FISIP, makanya kami jadikan satu,” pungkasnya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa di tengah upaya pemerintah membuka ruang dialog, dinamika internal mahasiswa justru menjadi sorotan tersendiri. Namun di sisi lain, kehadiran pemerintah tetap fokus pada substansi—menjawab aspirasi dan menghadirkan solusi konkret bagi mahasiswa di Benua Etam. (*)
