SAMARINDA – Rencana pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur pada 2026 mengalami perubahan signifikan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan adanya pemangkasan besar pada alokasi anggaran sektor pekerjaan umum. Kondisi ini membuat pemerintah harus mengubah skala prioritas pembangunan, dengan fokus pada proyek-proyek yang dinilai mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan, anggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun depan berada di bawah Rp1 triliun angka yang jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rutin berada di kisaran Rp2-4 triliun. Penurunan drastis ini memaksa pemerintah mengambil langkah strategis untuk menyesuaikan perencanaan.
“2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, ini membuat kita harus benar-benar memaksimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ungkap Seno, Sabtu (6/12/25).
Konsekuensi langsung dari pemangkasan ini adalah dihentikannya sejumlah pekerjaan rutin seperti pelapisan ulang jalan pada ruas yang masih memiliki tingkat kemantapan tinggi. Pemerintah memilih untuk menunda perbaikan di ruas jalan dengan kondisi 80-85 persen baik.
Sebaliknya, pembangunan diarahkan pada jalan-jalan rusak dengan tingkat kemantapan di bawah 60 persen. Ruas-ruas tersebut dinilai lebih membutuhkan penanganan cepat agar mobilitas masyarakat tidak terganggu dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
“Nah yang dipangkas tentu saja yang jalannya masih baik, urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik,” tegasnya.
Meski demikian, proses penentuan prioritas tetap melewati kajian teknis agar keputusan yang diambil tidak berbasis asumsi, tetapi kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah juga tetap membuka peluang agar memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama pada proyek besar yang tidak dapat ditangani hanya dengan APBD.
Ia menegaskan, pengurangan anggaran bukan berarti pembangunan berhenti total. Namun, perencanaan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, disiplin, dan efisien.
“Keberlangsungan pelayanan dasar dan konektivitas utama tetap dapat terjaga,” ujarnya.
Dengan fiskal yang ketat, Pemprov Kaltim mendorong agar perencanaan 2026 menjadi momentum pembenahan pola pembangunan sekaligus pembuktian bahwa infrastruktur tetap bisa dibangun meski dengan sumber daya terbatas. (yud)
