SAMARINDA – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/25).
Aksi tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Kaltim, antara lain Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Subandi, Abdul Gias, dan Guntur. Dalam kesempatan itu, Hasanuddin menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme resmi agar menindak lanjuti aspirasi mahasiswa.
“Kami lagi diskusikan kepada beberapa teman-teman perwakilan menulis apa aspirasi atau tuntutan yang mau disampaikan kepada Dewan. Semua akan ditandatangani hari ini bersama Kapolda mewakili yudikatif, gubernur mewakili eksekutif, dan Ketua DPRD mewakili legislatif,” ujar Hasanuddin di hadapan massa aksi.
Ia menambahkan, salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah Undang-Undang Perampasan Aset.
“Itu masuk dalam perjanjian kami yang akan kami tandatangani nanti,” tegasnya.
Hasanuddin kemudian mengajak perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi untuk berdialog di dalam gedung DPRD. Namun, ajakan tersebut ditolak koordinator lapangan (korlap) aksi. Mereka menegaskan, prinsip kebersamaan membuat mahasiswa menolak jika hanya sebagian yang diperbolehkan masuk.
Kendati demikian, kapasitas ruang rapat DPRD tidak memungkinkan menampung seluruh massa aksi. Kondisi ini membuat upaya dialog antara mahasiswa dan DPRD berjalan buntu.
Ketegangan semakin meningkat ketika mahasiswa kecewa lantaran Gubernur Kaltim tak kunjung hadir di Gedung DPRD. Massa menilai ketidak hadiran gubernur sebagai bentuk kurangnya komitmen pemerintah mendengar langsung aspirasi rakyat.
Suasana aksi sempat memanas hingga terjadi lemparan botol ke arah gedung DPRD. Namun, ketegangan berangsur mereda saat adzan Ashar berkumandang. Mahasiswa kembali menenangkan diri, meski tetap bertahan menyuarakan tuntutan mereka di depan Gedung DPRD Kaltim. (yud)
