SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pentingnya perusahaan tambang batu bara membuka rencana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) dan CSR kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Langkah itu dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih program antara perusahaan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Seno, Senin (8/12/25).
Ia menilai program CSR yang dikerjakan perusahaan secara mandiri berpotensi tidak tepat sasaran apabila tidak selaras dengan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pemberian beasiswa pada sejumlah perusahaan tambang. Padahal, Pemprov Kaltim pada tahun 2026 telah mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk Program GratisPol Pendidikan, yang mencakup pendanaan pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga S3.
Menurutnya, perusahaan tambang masih dapat memberi dukungan di sektor pendidikan melalui cara lain, seperti pembangunan atau perbaikan sekolah-sekolah yang kondisinya rusak di sekitar wilayah operasi tambang. Upaya ini dinilai akan memperkuat pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang selama ini hanya mengandalkan alokasi mandatory spending 20 persen dari APBD.
“Keperluan pendidikan salah satunya adalah sarana dan prasarana. Jadi sekolah-sekolah rusak di ring 1, ring 2, dan ring 3, bisa jadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Wagub juga menyoroti kebutuhan lain yang memerlukan kolaborasi, salah satunya pembangunan rumah layak huni. Hingga kini, Kaltim masih mencatat sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni yang membutuhkan intervensi berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui Forum PPM Minerba. (yud)
