Daerah  

Seno Aji Soroti Lemahnya Koordinasi Proyek Infrastruktur Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti persoalan ketidaksinkronan proyek infrastruktur yang hingga kini masih terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari drainase yang tidak selesai tepat waktu hingga proyek jalan yang harus dibongkar berulang kali, masalah ini dinilai sebagai bukti belum solidnya koordinasi antarinstansi terkait pembangunan infrastruktur.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyebut, persoalan tersebut muncul karena pola kerja teknis yang masih berjalan secara parsial. Ia mengingatkan, infrastruktur merupakan satu kesatuan sistem, sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah pada masing-masing lembaga.

Menurutnya, laporan warga terkait persoalan infrastruktur yang tidak tuntas terus berdatangan, terutama mengenai jalan yang rusak kembali akibat adanya pekerjaan tambahan pada drainase atau utilitas lainnya. Ia menilai kondisi ini menandakan masih lemahnya mekanisme perencanaan dan koordinasi.

“Kementerian PU kemudian dinas PU itu benar-benar harus berbakti kepada masyarakat. Antara balai PU dan dinas PU provinsi, kabupaten/kota harus selalu sinergi supaya infrastruktur Kalimantan Timur meningkat,” ujarnya, Sabtu (6/12/25).

Ia juga menegaskan, infrastruktur yang tidak tertata bukan hanya merugikan anggaran, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, serta proyek yang harus diulang berpotensi memperlambat distribusi logistik dan aktivitas perdagangan.

“Kalau infrastruktur tidak baik di Kaltim, perekonomian juga tidak akan baik,” tambahnya.

Dirinya menyoroti masalah klasik berupa pekerjaan drainase yang tidak bersamaan dengan perbaikan jalan. Pada banyak kasus, jalan yang baru selesai dilapisi aspal terpaksa dibongkar ulang karena saluran air belum diselesaikan.

“Drainase sudah jadi dulu baru jalannya dibangun. Jangan sampai dibongkar lagi,” tegasnya.

Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja antarinstansi. Ia menekankan, komunikasi antarlevel pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota harus diperkuat agar pembangunan tidak lagi berjalan tumpang tindih.

“Sekarang ini kita evaluasi diri sama-sama, supaya jalan dan drainase benar-benar berguna untuk masyarakat,” tutupnya. (yud)