SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dihadapkan pada penataan ulang besar-besaran terhadap rencana pembangunan 2026 setelah anggaran infrastruktur mengalami pemangkasan signifikan. Kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah menyusun skala prioritas baru, terutama pada sektor pekerjaan umum yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas ekonomi di daerah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan, anggaran Dinas PU 2026 mengalami penurunan drastis hingga berada di bawah Rp1 triliun, jauh dari pola anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp2 hingga Rp4 triliun.
“Saat 2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, ini membuat kita harus benar-benar memaksimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ujarnya, Jumat (5/12/25).
Dengan keterbatasan tersebut, sejumlah program pemeliharaan rutin tidak dapat dilanjutkan. Pemerintah memutuskan menunda penanganan pada ruas jalan dengan tingkat kemantapan tinggi, yang selama ini rutin dilapis ulang.
Sebaliknya, prioritas diberikan kepada ruas-ruas dengan tingkat kerusakan berat atau yang kondisinya berada di bawah 60 persen kemantapan.
“Kalau kondisi jalan masih 85 persen, kita biarkan dulu. Fokus kita pada jalan-jalan yang sangat tidak baik,” kata Seno.
Dirinya menegaskan, langkah ini merupakan keputusan realistis di tengah tekanan fiskal, dan yang terpenting adalah menjaga dampak pembangunan tetap terasa oleh masyarakat. Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar mengejar sumber pendanaan tambahan bagi proyek strategis yang tidak dapat dibiayai hanya oleh APBD. (yud)
