SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan program Jospol sebagai salah satu agenda pembangunan paling strategis lima tahun ke depan. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai Jospol bukan sekadar komitmen politik, tetapi kerangka kerja besar yang dirancang agar memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui percepatan pembangunan lintas sektor.
Seno menyebut Jospol memiliki cakupan yang luas dan saling terhubung, mulai dari ekonomi, infrastruktur, layanan publik, hingga penguatan sektor sosial dan keagamaan. Menurutnya, program ini dirancang agar memberi dampak berantai bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
“Jospol mencakup berbagai sisi pembangunan sekaligus. Dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Seno, Minggu (30/11/25).
Program tersebut menjadi pasangan utama dari Gratispol, kebijakan layanan sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Jika Gratispol menjadi penopang kebutuhan dasar masyarakat, Jospol hadir agar mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membangun fondasi infrastruktur jangka panjang.
Jospol mencakup sembilan bidang strategis. Mulai dari hilirisasi industri pertanian modern, pengembangan teknologi di sektor kelautan dan perikanan, hingga modernisasi industri dan pelayanan publik. Di bidang pendidikan dan sosial keagamaan, Jospol juga mendorong peningkatan insentif bagi guru sekolah umum dan tenaga pengajar pesantren, serta penjaga rumah ibadah.
Jospol turut mengarahkan penguatan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digital, pengembangan pariwisata berbasis budaya desa, dan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, transportasi umum, pelabuhan internasional, serta jaringan komunikasi. Bahkan revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi dan pariwisata turut menjadi bagian agenda.
Seno menegaskan pelaksanaan Jospol membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan. Mulai pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat harus menyelaraskan anggaran dan program kerja agar hasil pembangunan lebih optimal.
“Banyak kerusakan jalan justru berada di ruas nasional dan kabupaten. Untuk jalan provinsi, kerusakan tinggal sekitar 15 persen,” katanya.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyelaraskan program pembangunan mereka dengan arah besar Jospol. Dengan integrasi kebijakan, Pemprov yakin manfaat pembangunan akan lebih cepat dirasakan masyarakat. (yud)
