SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menata ulang strategi dukungan pendidikan setelah menemukan, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program GratisPol belum cukup menjawab kebutuhan mahasiswa, terutama mereka yang kuliah jauh dari kampung halaman. Sorotan kini bergeser pada beban biaya hidup yang justru menjadi tantangan terbesar bagi mahasiswa perantau.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan munculnya keluhan dari sejumlah mahasiswa asal Kutai Barat (Kubar) yang berkuliah di Samarinda. Mereka mengaku merasa terbantu oleh GratisPol, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Mahasiswa Kubar yang sudah menerima GratisPol masih berat menutupi biaya hidup sehari-hari. Ini yang sedang kami cari formulanya,” ujar Seno, Sabtu (29/11/25).
Menurutnya, persoalan biaya hidup tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan provinsi. Lonjakan harga sewa kos, kebutuhan makan, hingga transportasi menjadi beban yang meningkat setiap tahun, dan hal itu paling dirasakan mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Kaltim mulai menyusun pendekatan baru agar memperluas dukungan GratisPol. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menjelaskan pihaknya tengah mengevaluasi bentuk bantuan tambahan yang menyasar kebutuhan dasar mahasiswa dari daerah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, hingga wilayah pesisir.
Ia menegaskan, skema baru ini tidak akan menggantikan GratisPol, tetapi memperkuatnya agar kebijakan pendidikan lebih menyeluruh.
Program bantuan biaya hidup yang tengah dirumuskan diproyeksikan menjadi pelengkap agar menjaga keberlangsungan studi mahasiswa, terutama mereka yang rentan secara ekonomi.
Seno menambahkan, keberhasilan GratisPol akan diukur bukan hanya dari kemampuan mahasiswa masuk perguruan tinggi, tetapi dari bagaimana mereka dapat bertahan selama menempuh pendidikan.
“Kita ingin mahasiswa bukan hanya masuk kampus, tetapi juga bisa hidup layak selama kuliah,” tutupnya.
Dengan kajian ini, Pemprov berharap GratisPol dapat berkembang menjadi instrumen mobilitas sosial yang lebih komprehensif, memberi peluang yang lebih adil bagi generasi muda Kaltim agar menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa tekanan finansial berlebihan. (yud)
