SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memformulasikan kebijakan tambahan agar membantu mahasiswa penerima GratisPol, khususnya mereka yang menempuh pendidikan jauh dari kampung halaman. Kebijakan ini muncul setelah evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum cukup menjawab beratnya biaya hidup mahasiswa di kota besar.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai perlunya pendekatan baru yang lebih menyentuh kebutuhan dasar mahasiswa. Ia menyebut, komponen biaya tertinggi bukan lagi pendidikan, melainkan hunian.
“Banyak kabupaten punya asrama mahasiswa di Samarinda. Aset itu harus dimaksimalkan agar mahasiswa tidak terus terbebani biaya kos yang tiap tahun naik,” jelas Seno, Sabtu (29/11/2025).
Selain memanfaatkan asrama daerah, Pemprov juga mendorong kabupaten/kota mengelola secara optimal CSR perusahaan, terutama perusahaan yang sudah diwajibkan menyalurkan beasiswa. Dana CSR tersebut dinilai potensial untuk diarahkan sebagai dukungan biaya hidup, mulai dari konsumsi, transportasi, hingga kebutuhan akademik.
Menurut Seno, sejumlah perusahaan di sektor tambang, energi, dan perkebunan sebenarnya sudah memiliki porsi anggaran pendidikan yang bisa disinergikan. Pemerintah daerah melihat mekanisme kolaboratif ini sebagai langkah paling realistis agar bantuan hidup tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Pemprov saat ini sedang merumuskan aturan teknis yang akan menjadi dasar kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai berjalan tahun depan setelah seluruh kabupaten/kota menyatakan kesiapan.
“Realisasinya tahun depan. Kami sinkronkan dulu formatnya supaya tidak tumpang tindih,” kata Seno.
Pemerintah berharap skema baru ini memperkuat tujuan utama GratisPol sebagai instrumen mobilitas sosial. Dengan menekan biaya hidup, mahasiswa dari wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, hingga pesisir diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan tanpa beban finansial yang menghambat. (yud)
